Perhimpunan Guru dan Pendidikan (P2G) baru-baru ini menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pendidikan selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dari berbagai aspek yang disoroti, beberapa persoalan krusial mengemuka, mulai dari isu koordinasi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga masalah kekerasan, termasuk bullying dan kekerasan seksual, di lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi cerminan tantangan yang masih harus diatasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Salah satu fokus utama yang disoroti oleh Perhimpunan Guru adalah target pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK yang belum sepenuhnya tercapai. Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, menjelaskan bahwa hingga akhir 2024, jumlah guru yang diangkat baru mencapai sekitar 900.000. Persoalan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seringkali, pemerintah daerah mengajukan formasi PPPK yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, atau bahkan mengajukan jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Akibatnya, banyak guru yang sudah lolos seleksi PPPK namun belum mendapatkan penempatan.

Selain masalah PPPK, Perhimpunan Guru juga menyoroti aspek kesejahteraan guru, khususnya terkait moratorium rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk guru. Banyak guru yang lebih memilih menjadi ASN karena menawarkan jaminan pekerjaan dan manfaat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan PPPK. Kebijakan ini, menurut P2G, perlu ditinjau ulang demi memberikan kepastian karier dan meningkatkan motivasi para pendidik. Selain itu, sekitar 1,6 juta guru juga belum dievaluasi kompetensinya melalui sertifikasi, yang berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran secara keseluruhan.

Namun, persoalan pendidikan yang diungkapkan Perhimpunan Guru tidak hanya berhenti pada masalah administratif dan kesejahteraan. P2G juga menggarisbawahi isu serius terkait kekerasan di sekolah. Kasus kekerasan seksual dan bullying masih menjadi momok yang mengancam keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Fenomena ini memerlukan perhatian ekstra dan tindakan tegas dari semua pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah daerah, hingga pihak sekolah itu sendiri. P2G bahkan mencatat peningkatan laporan kasus bullying pada semester pertama tahun 2024, berdasarkan data aduan yang masuk ke Posko Pengaduan P2G pada 15 Oktober 2024.

Secara keseluruhan, evaluasi dari Perhimpunan Guru ini memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan rumah yang masih menanti di sektor pendidikan Indonesia. Penyelesaian masalah koordinasi PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, dan penanganan serius terhadap kekerasan di sekolah adalah langkah-langkah esensial untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi mendatang.