Pemerintah berencana memberdayakan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjangkau anak-anak yang mungkin belum terlayani oleh sistem pendidikan formal. Rencananya, program Sekolah Rakyat ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia pada pertengahan tahun 2025.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta Pusat pada hari Kamis, 8 Mei 2025, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan alternatif pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. “Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Mensos. Beliau menambahkan bahwa pemanfaatan guru ASN dan PPPK diharapkan dapat memberikan kualitas pengajaran yang baik di Sekolah Rakyat.
Proses seleksi guru dan murid untuk program Sekolah ini direncanakan akan dimulai pada bulan April 2025. Pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi pendidikan alternatif ini. Prioritas akan diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut, menyambut baik inisiatif Sekolah Rakyat ini. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung program ini dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk implementasinya di wilayahnya. “Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Gubernur Khofifah.
Mengenai mekanisme pengajaran, Sekolah Rakyat akan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi belajar anak-anak. Kurikulum yang digunakan juga akan dirancang agar relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan keterampilan praktis. Pemerintah berharap, dengan adanya program ini, angka putus sekolah dapat ditekan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan dapat meningkat.