Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini berada di ambang darurat pendidikan serius akibat defisit tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang parah. Situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi kualitas pendidikan di wilayah tersebut, mengingat mayoritas pengajar justru berasal dari kalangan guru honorer. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai krisis ini dan dampaknya terhadap masa depan pendidikan di Cianjur.

Kantor Wilayah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah mengindikasikan bahwa butuh waktu yang sangat panjang, diperkirakan hingga 10 tahun, untuk bisa mengangkat seluruh guru honorer di wilayah itu menjadi ASN. Angka ini mencerminkan betapa besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru dengan status pegawai negeri. Hal ini secara langsung menyoroti darurat pendidikan yang membutuhkan penanganan segera dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Data dari Disdikpora Cianjur menunjukkan bahwa saat ini, Kabupaten Cianjur membutuhkan sekitar 13.500 guru Sekolah Dasar (SD) dan 5.250 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, hanya sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut yang berstatus ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini berarti lebih dari separuh tenaga pendidik di Cianjur masih mengandalkan status honorer dengan segala keterbatasan yang menyertainya, baik dari segi kesejahteraan maupun kepastian karier.

Situasi ini diperparah dengan gelombang pensiun guru ASN yang terus berlanjut. Pada tahun 2023, tercatat ada 400 guru ASN di Cianjur yang memasuki masa pensiun. Angka ini diprediksi akan meningkat tajam menjadi sekitar 600 guru pada tahun 2024. Gelombang pensiun ini menciptakan lubang besar yang sulit ditutup dengan rekrutmen ASN baru yang terbatas. Pada Rapat Koordinasi terbatas mengenai penyediaan guru ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cianjur pada hari Kamis, 18 April 2025, Kepala BKD menyatakan bahwa meskipun ada upaya rekrutmen PPPK, jumlahnya belum mampu menutupi angka pensiun apalagi memenuhi kekurangan yang ada.

Kondisi darurat pendidikan ini berpotensi merugikan kualitas pembelajaran siswa. Guru honorer, meskipun berdedikasi tinggi, seringkali menghadapi tantangan dalam hal pelatihan berkelanjutan dan kesejahteraan, yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja. Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Pemerintah Pusat diharapkan dapat merumuskan solusi jangka panjang yang lebih efektif, seperti peningkatan kuota penerimaan ASN/PPPK secara signifikan dan program pelatihan yang intensif, agar krisis ini tidak semakin merusak fondasi pendidikan di Cianjur.